kebijakan raffles dijawa mendapat penentangan dan perlawanan dari raja

Jawa (Tengah)
Seiring dengan adanya perjanjian Gianti pada tahun 1755, yang mengakibatkan perpecahan Negara Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta, menjadikan Daendels membuat sebuah kebijakan dengan merubah kekuasaan. Yaitu, melaui upacara penerimaan residen di Surakarta danYogyakarta. Dalam kebijakan itu, residen dikerajaan-kerajaan tersebut harus diberi penghormatan sebagai wakil suatu kekuasaan yang tertinggi dan menempatkannya sejajar dengan raja-raja.
Hubungannya dengan perpecahan daerah tersebut, di Surakarta kebijakan itu diterima. Sedangkan di Yogyakarta tidak seperti itu. Hal ini terlihat dari sikap Hamengkubono II yang menentang peraturan ini pada tahun 1810. Sehingga ia dipaksa turun dari tahtanya melalui expedisi militer dan digantikan oleh putra mahkota Daendels, dengan gelar Hamengkubono III.
Peristiwa ini membuat Daendels bisa memaksa Yogyakarta dan Surakarta menerima perjanjian baru pada tahun 1811 yang menyebabkan Surakarta dan Yogyakarta kehilangan sebagian dari wilayahnya.
Pengaruh langsung dari pergantian kekuasaan tersebut, adalah persoalan otonomi pengaturan keuangan dan pembentukan angktan perang. Terlihat pada pergantian orang-orang jawa sebagai anggota intinya dengan orang-orang Madura, Makasar, Bali, dan Budak-budak dari daerah lain. Sistem kepangkatan dalam organisasi dan pengaturan ketentaraan yang bergaya Perancispun diterapkan pada masyarakat pribumi.